Senin, 17 Juni 2013

ARGUMENTASI LOGIS; Polemik Seputar Kenaikan Harga BBM

Sebuah pertanyaan sederhana; mengapa harga BBM di negara-negara tertentu cenderung murah, sementara di negara kita selalu naik?  Jawabnya tentu karena di negara mereka kandungan minyak bumi melimpah, surplus jika dibandingkan dengan kebutuhan dalam negeri. Bagaimana kondisinya dengan negara kita (NKRI)?  Jawabannya berbanding terbalik; minus jika dibandingkan dengan kebutuhan dalam negeri.  Melihat kondisi ini, negara yang minyak buminya surplus (pengekspor minyak), tentu bisa menerapkan harga murah.

Sementara RI, produksi minyak hanya 840 ribu bph jika dibandingkan dengan konsumsi dalam negeri yang mencapai 1.4 juta bph, minus 560 ribu bph.  Untuk memenuhi kebutuhan yang cukup besar itu, tentu pemerintah mesti mengimpor minyak.

Bagaimana dengan negara-negara lain yang statusnya sama dengan RI?  Ada tiga jenis kebijakan yang ditempuh negara-negara tersebut, yakni:
  • Kebijakan pertama:  Pemerintah menerapkan harga sesuai harga pasar, tidak ada subsidi sama sekali.
  • Kebijakan kedua:  Pemerintah menerapkan harga subsidi, saat ini hampir tidak ada negara pengimpor minyak yang menerapkan harga BBM sedemikian murah dinegaranya kecuali Indonesia.  Kenapa?  Jawabnya mereka cerdas dan tidak bodoh.
  • Kebijakan ketiga:  Pemerintahnya menerapkan harga sesuai harga pasar, ditambah dengan pajak BBM sebagai penyumbang dana pembangunan.
Pertanyaan selanjutnya; bagaimana jika alokasi dana subsidi BBM yang dialihkan nantinya dikorupsi?  Pertanyaan semacam ini sungguh naif, tidak percaya sama pemerintah.  Jika khawatir dana alokasi subsidi BBM yang dialihkan nantinya dikorupsi, ya bubarkan saja negara ini, bubarkan saja KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dst., atau ganti pemerintah ini segera.  Untuk apa kita punya pemerintah, institusi penegak hukum, jika tidak dipercaya?  Pertanyaan semacam ini sama saja dengan; "untuk apa kita bayar pajak jika akhirnya dikorupsi?"  Jadi pertanyaan seperti tersebut di atas sangat tidak relevan, bahkan cenderung konyol.  Ada juga pihak-pihak tertentu yang berpendapat bahwa harga BBM boleh naik asal syarat ini dan itu dipenuhi, ini juga naif sama seperti persoalan mana yang lebih dahulu ada, telur apa ayam?
Adanya kekhawatiran bahwa naiknya harga BBM akan berdampak pula pada naiknya harga-harga kebutuhan pokok.  Jawabnya; benar, tapi kondisi ini hanya sementara dan pemerintah sudah punya solusinya.  Bahkan adanya isu tentang rencana kenaikan harga BBM-pun sebenarnya telah menyebabkan naiknya harga barang-barang lain, namun nyatanya rakyat aman-aman saja, efeknya tak terasa.  Hanya kekhawatiran semu yang sengaja dihembuskan pihak-pihak tertentu, yang punya kepentingan didalamnya, baik katannya dengan persoalan bisnis ataupun kepentingan politik.  Jadi sesungguhnya rakyat hanya dijadikan umpan untuk mencapai tujuan-tujuan busuk mereka.  Setinggi-tingginya harga kebutuhan pokok naik akibat kenaikan harga BBM, suatu saat akan kembali ke harga keseimbangan pasar (equilibrium price).

Pernyataan yang sering muncul di masyarakat adalah "harga BBM di negara kita sebenarnya bisa lebih murah, karena negara kita kaya akan minyak bumi".  Penyataan semacam ini sangat naif, oleh karena negara kita telah beralih status sebagai pengimpor minyak, bukan lagi pengekspor minyak bumi.  Bagaimana mungkin barang yang dibeli dengan harga imlor tinggi, lalu dijual murah dalam negeri?  Bukankah ini merupakan sesuatu yang konyol?

Pernyataan berikutnya adalah "harga BBM dalam negeri tinggi, disebabkan ladang minyak kita dikuasai asing", tepatkah pernyataan ini? Jawabnya salah besar, mengapa?  Karena perusahaan-perusahaan minyak (KKKS) yang memompa minyak bumi RI sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah.  Dari tiap tetes minyak yang mereka hasilkan, 85% adalah jatah pemerintah RI dan hanya 15% yang mereka terima sebagai upah kerja.  Masihkah kita percaya pendapat bahwa minyak bumi kita dikuasai asing?

Tahukah anda, bahwa minyak mentah yang diproduksi KKKS itu tidak bisa diolah pada kilang minyak RI sendiri, tetapi harus dijual ke luar negeri?  Mengapa?  Kilang minyak yang ada di negara kita tidak bisa mengolah minyak mentah (crude oil) kita menjadi product oil karena spek minyak mentah kita beda dengan spek refinery yang dimiliki RI.  Pertanyaan selanjutnya; mengapa pemerintah/investor tidak bangun kilang yang sesuai dengan spek minyak mentah dalam negeri?  Karena stok minyak mentah kita terbatas, tak lama lagi akan habis (sekitar 10 tahun kedepan).  Butuh investasi yang luar biasa besar untuk bangun satu kilang minyak, jika tidak ada kepastian suplai produk bahan baku dalam jangka panjang, maka sama saja bunuh diri.  Adakah investor yang rela gulung tikar/rugi besar, bangun kilang minyak yang luar biasa mahal sementara stok terbatas?, tentu tidak ada investor segila itu.  Inilah alasan yang mesti dipahami, mengapa pemerintah/investor tidak mau bangun kilang minyak yang sesuai dengan spek minyak bumi kita yang sudah sekarat itu.  Investor hanya mau bangun kilang minyak yang kepastian suplai bahan bakunya terjamin hingga 50 - 100 tahun kedepan, yakni jenis Light Sweet Oil. Minyak mentah jenis light sweet oil dari negara-negara arab/timur tengah dan negara-negara kawasan Afrika Utara sangat melimpah, pasokannya terjamin hingga 100 - 200 tahun kedepan.  Lalu, apakah cadangan minyak bumi RI benar-benar akan habis pada tahun 2022 mendatang?, kenyataannya memang hampir seperti itu.  Fakta cadangan minyak bumi RI semakin menipis, tahun lalu saja hanya ditemukan 260 juta barel, ini menjadi peringatan agar kita jangan terlena dengan mimpi-mimpi kosong.

Fakta dan argumen-argumen diatas menjadi pertimbangan bahwa harga BBM dalam negeri mesti naik, entah kapan waktu yang tepat.  Mari sejenak bebaskan pikiran kita dengan persoalan politik dan sejenisnya.  Kebijakan penaikan harga BBM secara kasat mata memang tidak populis, namun dalam jangka panjang justru bermanfaat bagi rakyat.  Jika harga BBM dalam negeri murah karena subsidi, maka yang diuntungkan sebenarnya adalah orang-orang kaya dan para mafia BBM.  Relakah kita, uang negara yang sangat besar itu hanya dinikmati para mafia?  Apa tidak sebaiknya dana itu dialihkan untuk pembangunan infrastruktur atau sejenisnya yang bisa dinikmati rakyat dalam jangka panjang?

Mari bersama cerdaskan bangsa, salam......

Tidak ada komentar:

Posting Komentar